admin 
Kota Tual. EvavTerkini.com
Kegiatan tersebut dihadirkan (3) tiga narasumber. 1_Ketua DPRD Kota Tual Hj.Aisyah Renhoat. 2_Politisi Ibu Sin Balubun. 3_Plt Kesbangpol Kota Tual Arfah Mina Tamher.
Turut hadir Ketua PKK Sani Salasa Rumra,
Peserta dari parpol, organisasi perempuan, organisasi perangkat daerah OPD, dan Mahasiswa.
Ketua Panitia Kabag Poldagri Ibu Fera Rafra, Paparan nasumber sekaligus tanya jawab Di tahun 2025, peran perempuan di panggung politik Indonesia semakin terasa lewat beberapa inisiatif kunci.
Menjelaskan Kebijakan kuota 30 % Mahkamah Konstitusi baru‑baru ini menegaskan bahwa partai politik wajib menempatkan minimal 30 % perempuan di kepengurusan utama (AKD) DPR. Putusan ini dipandang sebagai “langkah maju” dan menjadi acuan bagi partai‑partai untuk menyesuaikan struktur internal mereka.
Kegiatan ini juga bertujuan “Pelatihan dan mentoring Banyak partai dan LSM meluncurkan program pemberdayaan, seperti workshop kepemimpinan, simulasi kampanye, dan pendampingan bagi calon legislatif perempuan. Tujuan utama adalah meningkatkan keterampilan politik, kepercayaan diri, dan jaringan strategis.
Kebijakan ramah keluarga Pemerintah daerah mulai mengadopsi regulasi yang mendukung keseimbangan kerja‑keluarga, misalnya fleksibilitas jam kerja dan cuti orang tua bagi anggota legislatif perempuan. Hal ini diharapkan mengurangi beban domestik yang sering menjadi alasan utama perempuan mundur dari politik.
Beberapa partai meluncurkan kampanye edukasi pemilih yang menyoroti prestasi perempuan di tingkat lokal, seperti keberhasilan Tri Rismaharini di Surabaya dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Kampanye ini bertujuan mematahkan anggapan bahwa perempuan kurang kompeten.
Pemerintah dan beberapa partai mulai menyediakan dana khusus atau subsidi kampanye bagi kandidat perempuan, mengurangi kesenjangan modal yang selama ini menjadi hambatan utama.
Semua langkah ini mencerminkan upaya kolektif: partai politik menyesuaikan regulasi internal, pemerintah mengeluarkan kebijakan afirmasi, dan masyarakat sipil memberikan pelatihan serta dukungan finansial. Hasilnya, meski masih ada tantangan, seperti budaya patriarki dan kekerasan berbasis gender—keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif menunjukkan tren positif dan diharapkan terus meningkat di masa mendatang. Tandasnya.
(FR)
