admin 
Kota Tual.-
Audiens Gubernur Maluku dan Bupati Walikota se Provinsi Maluku bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Kepala BPS, BP TAPERA dilaksanakan dalam rangka Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku.
“Kegiatan tersebut berlangsung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) Jakarta Pusat pada 16/9/2025.
Pentingnya sinergitas dalam penyediaan dan pemutakhiran data serta informasi statistik diharapkan sebagai dasar penyelenggaraan program perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Maluku.
Ketersediaan data yang akurat menjadi kunci perencanaan perumahan yang tepat sasaran, sekaligus mencegah tumpang tindih program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, data yang terintegrasi juga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam penyaluran bantuan perumahan.
“Sinergitas data dan program sangat penting, agar pembangunan perumahan di Maluku dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah maupun ASN. Dengan data yang mutakhir, pemerintah bisa menentukan prioritas, menghindari duplikasi, sekaligus memastikan program tepat sasaran,” demikian penegasan Gubernur Maluku yang disampaikan dalam pertemuan koordinasi bersama menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pemerintah berharap, ke depan kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, daerah, swasta, perbankan, hingga masyarakat—dapat terjalin lebih erat untuk membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan di Maluku.
Pada kesempatan pertemuan tersebut pemerintah Provinsi Maluku juga terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini, Maluku telah memperoleh alokasi 2.000 unit rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meski demikian, Pemprov Maluku menilai jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan perumahan di daerah kepulauan. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota menjadi 3.000 unit rumah untuk menjawab tingginya permintaan hunian layak dan terjangkau di wilayah ini. “Dengan kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan lahan, masyarakat Maluku membutuhkan dukungan lebih besar dalam bentuk rumah subsidi. Target 3.000 rumah ini penting agar semakin banyak keluarga bisa memiliki rumah layak huni,” ungkap Gubernur Maluku dalam pertemuan tersebut.
Program FLPP sendiri memberikan kemudahan akses kepemilikan rumah dengan suku bunga rendah dan tenor panjang, sehingga sangat membantu MBR maupun ASN yang selama ini kesulitan membeli rumah di pasar komersial.
Pemerintah berharap penambahan kuota tersebut dapat segera terealisasi melalui dukungan Kementerian PKP, perbankan penyalur, serta pengembang perumahan. Selain itu, validasi data penerima manfaat melalui basis data tunggal juga terus diperkuat agar rumah subsidi tepat sasaran.
Menteri PKP sendiri telah menyanggupi untuk penambahan kuota 3000 rumah program FLPP dan berharap dapat direalisasikan di tahun ini melalui dukungan semua pihak, khususnya para Bupati dan Walikota se-provinsi Maluku.
Walikota Tual dalam kesempatan tersebut juga menyanggupi untuk melaksanakan kuota yang telah diberikan dan berharap semoga program ini dapat dirasakan mafaatnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara di Kota Tual.
**FR””
